LATAR BELAKANG SEJARAH, KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN SERTA KONSEP DASAR BETON PRATEGANG

PENGERTIAN BETON PRATEGANG

Prategang berarti tegangan yang bekerja sekalipun tidak ada beban yang bekerja, baik beban mati atau beban hidup. Sehingga beton prategangan atau pratekan dapat didefenisikan sebagai suatu sistem struktur beton yang bekerja secara khusus dengan jalan diberikan tegangan awal tertentu sebelum memikul beban luar. Tujuan pemberian tegangan awal tersebut adalah untuk menimbulkan tegangan awal tekan beton pada lokasi dimana nantinya akan terjadi tegangan tarik pada saat konstruksi memikul beban luar. Sehingga diharapkan pada saat  tegangan tarik terjadi, tegangan tarik tersebut dapat berkurang atau bahkan hilang sama sekali karena direduksi oleh tegangan pratekan. Hal ini dapat terjadi karena secara umum dapat dikatakan bahwa logika kerja prategang adalah penjumlahan tegangan-tegangan dengan tanda yang berlawanan.

Teknis pemberian tegangan awal ini adalah dengan jalan memberikan tendon/kabel baja yang ditegangakan dengan jalan ditarik sebelum dicor/ dicetak. Pemasangan tendon diletakkan dengan suatu eksentrisitas tertentu terhadap titik erat/garis netral penamang. Setelah pengecoran selesai, penarikan tendon dilepas sehingga menimbulkan tegangan tekan pada daerah tarik. Tegangan tekan inilah yang akan melawan tegangan tarik yang timbul pada saat struktur tersebut menerima beban. Tetapi perlu diingat bahwa pemberian tendon bukan berarti meniadakan pemakaian tulangan baja. Tetapi tulangan baja tetap dibutuhkan namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan beton bertulang biasa.

LATAR BELAKANG SEJARAH

Konsep umum beton prategang pada mulanya dirumuskan pada periode 1885–1890 oleh C. F. W Doehring di Jerman dan P. H. Jackson di Amerika Serikat. Pada awalnya, penerapan struktur ini terhambat oleh mutu baja saat itu yang masih rendah. Hal ini menjadi penghambat karena tendon baja yang ditegangkan dengan tegangan yang rendah tidak akan menimbulkan tegangan tekan aksial yang cukup untuk mencegah terjadinya susut dan rangkak. Namun pengembangan taori beton prategang dimulai oleh J. Mandl (Jerman, 1986), yang kemudian dilanjutkan oleh M. Koenen (Jerman,1907). Mandl menemukan kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis dari beton. Selanjutnya     G. R Steiner (Amerika Serikat, 1908) menemukan kehilangan prategang akibat susut dan menyarankan dilakukan penegangan kembali setelah susut terjadi. Pada saat itu juga orang sdah bisa memproduksi baja dengan kekuatan tinggi.

Beberapa konstruksi yang dapat dikatakan sebagai penerapan awal beton prategang pada saat itu adalah :

• R.E. Dill (AS, 1928) menerapkan pada pembuatan papan-papan merk dan tiang-tiang pagar.

• Tahun 1935 dibuat prategang melingkar untuk tangki-tangki penyimpan.

• Jembatan Walnut Line (Philadelphia 1949–1950) dapat dikatakan sebagai penggunaan utama yang pertama.

Prategang untuk elemen-elemen linear berkembang di Eropa tahun 1928 yang dikembangkan oleh F. Dischinger, E Freyssinet, E Hoyer, G Magnel, Y Guyon, P Abeles dan F Leonhardt. Sedang di Amerika Serikat, pengembang dan pengguna utama saat itu adalah T. Y Lin.

KEUNTUNGAN & KERUGIAN BETON PRATEGANG

Beberapa keuntungan beton prategang adalah :

v   Beton bebas dari retak-retak akibat beban layan. Khususnya apabila beton berada di tempat yang terbuka terhadap cuaca atau pada daerah yang sangat korosif. Sehingga korosi tulangan akibat retak-retak dapat dihindarkan. Karena beton prategang bebas retak, maka seluruh penampangnya dapat bekerja secara efektif sehingga memiliki kekakuan yang lebih besar.

v   Beton prategang dapat mengakomodir susut dan rangkak dengan baik.

v   Pratekan dari beton mengurangi kecenderungan/resiko terjadinya retak-retak miring.

v   Penggunaan tendon yang melengkung pada beton prategang dapat berfungsi sebagai kekuatan yang membantu untuk memikul geser. Bahkan kekuatan geser ini lebih konsisten dibandingkan dengan kekuatan geser dalam beton biasa.

v   Dapat memperkecil lendutan, karena materialnya bermutu tinggi, penampangnya berfungsi sepenuhnya (tanpa retak) dan seakan-akan telah terjadi lendutan keatas sebelum memikul beban layan.

Selain memiliki keuntungan-keuntungan, beton prategang juga memiliki kerugian-kerugian seperti :

v   Material-material penyusunnya adalah material dengan mutu tinggi yang tentunya memiliki harga satuan yang lebih tinggi pula.

v   Kemungkinan diperlukan acuan/bekisting yang lebih rumit

v   Membutuhkan pengangkeran ujung dan membutuhkan pelat landas.

v   Upah buruh yang lebih tinggi karena membutuhkan buruh dengan skill yang lebih memadai.

v   Dibutuhkan pengontrolan/pengendalian yang sangat ketat pada setiap tahapan pelaksanaan. Baik pengontrolan kualitas material dan alat, maupun skill manusia.

v   Tidak bisa dilaksanakan hanya dengan peralatan seadanya seperti pada beton bertulang biasa.  

 

KONSEP DASAR & PENDEKATAN PERENCANAAN

Bagian utama perhitungan dan analisis beton prategang adalah meliputi pengunaan beban kerja, tegangan ijin dan anggapan-anggapan dasar seperti yang digariskan dalam SK SNI T-15-1991-03 pasal 3.11.2 sampai pasal 3.11.5. Disamping itu juga harus memenuhi syarat kekuatan yang ditentukan sehingga pada beberapa tempat juga dilakukan anlisis dengan menggunakan beban terfaktor dan faktor reduksi kekuatan yang sesuai.

Cara yang digunakan untuk memberikan gaya prategang adalah dengan menggunakan tendon baja yang diberi tegangan dengan cara di tarik. Ada dua metode pemberian tegangan prategang, yaitu Pretensioning (pra penarikan) dan Postensioning ( Pasca tarik atau Penarikan purna ). Pretensioning yaitu metode pelaksanaan yang memberikan gaya prategang sebelum beton tersebut dicetak (dicor). Sedang pos tensioning adalah metode pelaksanaan yang memberikan gaya prategang setelah beton dicetak.

 

STATISTIKA DASAR DALAM TEKNIK SIPIL

Pengertian Statistika.

Dalam dunia teknik sipil, ada sebuah ilmu yang sangat mendasar dan dominan penggunaannya untuk masalah penghitungan sebuah data. Apa lagi kalau data tersebut merupakan data yang masih tergolong perkiraan. Tentunya jika teman-teman memang anak teknik atau pun yang basicnya berhubungan dengan sistem data tidak akan asing dengan ilmu statistika. Dalam teknik sipil sendiri ilmu statistika sering diulas melalui satu mata kuliah yang umumnya dinamakan Statistika dan Probabilitas, selain itu mata kuliah yang juga sangat erat kaitannya dengan statistika adalah hidrologi, rekayasa lalu lintas, matematika terapan, dan banyak lagi. Singkatnya, Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik sebuah kesimpulan dari data-data tersebut. Jadi statistika merupakan ilmu yang sangat penting dalam pengolahan sebuah data utamanya data yang sangat banyak.

Data Statika

Berbicara soal data dalam statistika. Data itu apa sih? Secara umum data adalah susunan informasi atau keterangan dari sebuah penelitian atau pengamatan suatu objek atau kejadian. Informasi atau keterangan tersebut biasanya hanya merupakan hasil penelitian atau pengamatan yang belum akurat atau masih perlu untuk diolah supaya kita bisa menarik kesimpulan untuk kepentingan laporan akhir dari data tersebut. Dalam proses pengolahan inilah nantinya kita akan lebih banyak menggunakan ilmu statistika. Misalnya dalam teknik sipil ketika kita akan mendesain sebuah drainase maka data yang kita dapatkan pertama kali hanyalah data curah hujan di daerah tangkapan air lokasi pembangunan drainase tersebut. Tentu sangat tidak mungkin jika data mentah curah hujan langsung kita gunakan untuk mendesain drainase. Secara matematis hubungan desai drainase dengan data hujan tidak memiliki hubungan perhitungan. Jadi untuk bisa menggunakan data hujan tersebut maka terlebih dahulu data itu harus kita olah untuk menghasilkan debit air maksimum untuk kepentingan perhitungan desain drainase kita. Perlu kita ketahui, pengolahan data tersebut banyak menggunakan ilmu statistika. Jadi untuk itulah mengapa statistika sangat diperlukan dan mendasar dalam teknik sipil.

Cara Pengumpulan Data dalam Statistika

Dalam Ilmu statistika hal yang sangat diperlukan atau utama dilakukan adalah pengumpulan data. Dalam teknik sipil dari beberapa mata kuliah yang menggunakan statistika, dikenal berbagai macam cara pengumpulan data, seperti:

1. Melakukan pengujian atau penelitian.

Misalnya untuk mengetahui kuat tekan beton, maka dilakukan uji lab dari beberapa sampel beton yang telah disediakan. Data hasil pengujian tersebut nantinya digunakan untuk mencari rerata kuat tekan beton dari bebrapa sampel tadi yang pasti menggunakan ilmu statistika.

2. Melakukan pengamatan atau obsevasi dengan mencacah atau mengukur.

Misalnya, untuk berbagai kepentingan, salah satunya dalam teknik sipil maka dilakukan pengukuran curah hujan di berbagai tempat untuk pengambilan data curah hujan.

3. Angket atau kuesioner dengan turus / tally.

 Misalnya, pengambilan data lalu lintas harian rata-rata beberapa jenis kendaraan. Biasanya menggunakan sistem turus.

4. Wawancara

Wawancara ini biasanya dilakukan hanya sebagai kelengkapan sebuah data yang baru untuk membandingkannya dengan hasil wawancara.
Dalam statistika di luar teknik sipil masih banyak cara pengumpulan data lainnya. Namun itu tergantung pada bidang tersebut. Dalam teknik sipil hanya keempat cara diataslah yang paling umum digunakan.

Pengolahan Data dalam statistika.

Pengurutan Data

Masih bebicara mengenai data dalam statistika. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka yang langkah selanjutnya yang umumnya dilakukan adalah Pengurutan data. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam mengelolah data tersebut. Jika datanya dalam bentuk bilangan maka sebaiknya diurutkan atau di uraikan dari besar ke kecil atau pun sebaliknya. Jika datanya non bilangan maka sebaiknya di urutkan atau diuraikan dengan kategorinya. Data yang tidak terurut dengan baik dalam statistika sangatlah rumit untuk di olah, itu karena akan terjadi acak yang menyebabkan penarikan kesimpulan yang tidak akurat. Jadi, disarankan untuk mengurutkan data dengan baik.

Populasi

Selain data, dalam ilmu statistika juga sering kita dengar istilah populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari seluruh objek yang lengkap untuk dijadikan objek penelitian atau pengamatan. Misalnya, dalam teknik sipil utamanya dalam mendesain lampu merah di sebuah persimpangan jalan maka kita melakukan pengamatan terhadap kendaraan yang melintas di daerah tersebut. Jika persimpangan jalan merupakan simpang empat maka objek penelitian kita adalah kendaraan yang bergerak lurus, berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri. Kendaraan yang bergerak lurus, berbelok ke kanan dan berbelok ke kanan inilah yang menjadi populasinya. Jadi ada tiga populasi yaitu Populasi yang lurus, populasi belok kanan dan populasi belok kiri. Pembagian populasi inilah yang akan menentukan perlu atau tidaknya dibangun lampu merah di persimpangan tersebut.

Sampel

Kemudian kita mengarah ke istilah sampel dalam statistika. Sampel merupakan sebuah bagian dari populasi yang benar-benar akan diteliti atau di amati. Contohnya kita kembali ke desain lampu merah tersebut. Misalnya, alasan awal pembangunan lampu merah di persimpangan itu adalah karena sering terjadi kemacetan akibat angkot yang melintas di daerah tersebut terlalu padat dan sering melanggar aturan lalu lintas. Maka tentunya pada saat penelitian / pengamatan yang menjadi pengamatan utama adalah angkot. Maka angkot inilah yang termasuk sampel karena di amati secara khusus. Bisa juga sampel kendaraan lainnya yang dipertimbangkan pengaruhnya. Sampel ini hanyalah contoh dari sampel yang biasa diteliti dalam teknik sipil.

Kesimpulan Statistika Teknik Sipil

Jadi jika bisa saya simpulkan mengenai statistika, statistika itu merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mengembangkan sebuah data dari data yang belum akurat sehingga menghasilkan data yang akurat untuk ditindak lanjuti sebagai penyelesaian sebuah masalah. Kesimpilan statistika tidak selalu sama karena itu diperlukan sebuah penelitian dan pengolahan data yang lengkap untuk dilaporkan.

Demikian ilmu dasar mengenai statistika yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Teknik Sipil Yes. Terimakasih.

Anda PUNYA BLOG? atau BUAT BLOG SENDIRI dan jadi PUBLISHER IKLAN untuk dapat penghasilan tambahan dari IKLAN.

CARA MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN PONDASI DALAM PENYUSUNAN RAB

Pembahasan RAB Pondasi

Dalam Rencana Anggaran Biaya suatu pekerjaan bangunan, ada pekerjaan yang dapat kita katakan sangat mendasar, baik dari segi tahap pekerjaannya maupun fungsinya sendiri terhadap bangunan. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan pondasi. Pekerjaan Pondasi dikatakan mendasar karena pekerjaan ini merupakan tahap paling awal dari pekerjaan, di sisi lain pekerjaan ini harus dikerjakan dengan sangat teliti karena fungsinya yang sangat mendukung keamanan sebuah bangunan. Semakin baik pengerjaan suatu pondasi maka selama tanah di bawahnya masih mampu menahan maka semakin tahan pula bangunan tersebut dan tentunya hampir pasti dapat dipastikan bahwa bangunannya akan awet. Jadi, itulah sebabnya pondasi dikatakan sangat mendasar di bandingkan dengan bagian bangunan lainnya.
Berbicara mengenai Pekerjaan pondasi, tentunya ada beberapa sub pekerjaan yang kita harus lakukan sehingga kita bisa dikatakan sukses dalam pekerjaan pondasi itu sendiri. Sub-sub pekerjaan itu tentunya pasti berhubungan dengan pondasi, yaitu sebagai berikut:

1. Galian Tanah
2. Urugan Pasir
3. Pemasangan batu kosong
4. Pasangan batu Kali.

Sebetulnya ada banyak sub pekerjaan pada Pekerjaan pondasi, tergantung besarnya sebuah proyek. Misalnya pekerjaan jembatan, tentunya Sub Pekerjaan pada Pondasinya lebih banyak dibandingkan dengan Pekerjaan Pondasi sebuah Kamar Mandi Umum. Di sini saya hanya menampilkan 4 sub pekerjaan saja, karena ini hanya sebuah contoh RAB MCK umum.
Jika kita melihat sub-sub pekerjaan diatas sebetulnya apa sih yang akan kita lakukan? Jika kita ingin menghitung RAB sebuah pekerjaan tentunya terlebih dahulu kita menghitung volume pekerjaannya. Volume pekerjaan yang dimaksudkan itu seperti Dimensi dan panjang galian galian, dimensi dan panjang pondasi seta urugan tanah atau pasirnya. Berikut Contoh perhitungan volume RAB dalam tabel berikut:

NO  URAIAN PEKERJAAN  Panjang  Lebar  Tinggi  Luas/Volume/Jumlah  SATUAN II  PEKERJAAN PONDASI      1  Galian Tanah           10     0,90      0,70                         6,30  M3      2  Urugan Pasir           10     0,90      0,10                         0,90  M3      3  Pemasangan Batu Kosong           10     0,90      0,10                         0,90  M3      4  Pasangan batu kali           10     0,50      0,50                         2,50  M3

• Galian Tanah

Galian Tanah merupakan pekerjaan pertama dalam pekerjaan pondasi. Bicara mengenai galian tentunya kita berbicara bentuk, kedalaman dan lebar serta panjang galian itu sendiri. Bentuk galian tergantung pada jenis tanahnya, jika tanahnya mudah runtuh sebaiknya gunakan bentuk trapesium tetapi jika tanahnya baik atau stabil bisa menggunakan bentuk persegi saja. dalam dan lebar ditentukan oleh jenis pondasi yang kita akan bangun sementara panjannya galian tergantung dari as bangunan yang akan kita bangun. Volume galian sendiri dihitung seperti perhitunhsn volume pada umumnya Lebar x Kedalaman x Panjang Pondasi. Misalnya, anda mebuat pondasi yang lebar bawahnya 70 cm maka lebar galiannya 70 +10 ke kanan + 10 ke kiri = 90 cm dengan kedalaman pada umumnya 70 cm. Misalnya anda akan membangun MCK dengan ukuran 2,5 x 2,5 maka panjang pondasinya adalah 4 x 2,5 = 10 m. Ingat stuan yang digunakan harus setara sihingga volumenya menjadi 90 cm x 70 cm x 10 m = 0,9 m x 0,7 m x 10 m = 6,3 m kubik. Jadi anda harus menggali tanah sebanyak 6,3 m kubik.

• Urugan Pasir

Urugan Pasir merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan mengurug lantai kerja pondasi dengan menggunakan pasir dengan ketebalan 10 cm. jadi jika kita hitung volumenya maka yang kita hitung adalah lebar lantai pondasi x Panjang pondasi x tinggi urugan pasir. Misalnya menggunakan data yang tadi 0,9 x 10 x 0,1 = 0,9m kubik. jadi hampir 1 kubik pasir yang dibutuhkan dalam urugan pasir ini.

• Pemasangan Batu Kosong

Pemasangan batu kosong merupakan pemasangan batu jenis batu gunung maupun batu kali dengan ketebalan 5 - 10 cm. Batu dipasang tanpa ada campuran material lainnya. Tetepi biasa juga batu kosong diganti dengan campuran beton 1:3:5. Tetapi masyarakat umumnya hanya menggunakan batu kosong saja karena lebih ekonomis. Menghitung volumenya pun tidaklah Susah sama dengan menghitung urugan pasir tadi yaitu panjang pondasi x lebar lantai pondasi x tebal batu kosong. Misalnya kita menggunakan tebal 10 cm, maka volumenya = 10 x 0,9 x 0,1 = 0,9 m kubik. Membutuhkan hampir 1 meter kibik batu.

• Pemasangan Batu Kali

Berhubung karena bangunan yang kita rencanakan hanyalah bangunan kecil dan tidak bertingkat maka kita menggunakan jenis pondasi batu kali. Pondasi batu kali umumnya memiliki bentuk luasan dimensi Trapesium. Jadi supaya menghitung vulumenya dengan mudah kita lakukan dengan dua tahap, yakni menghitung Luas dimensinya terlebih dahulu baru mencari Volumenya. Misalnya, kita akan membuat pondasi dengan lebar atas 30 cm dan lebar bawah 70 cm dengan ketinggian 0,5 m maka luasan dimensinya adalah 1/2(0,3 + 0,7) x 0,5 = 0,25 m2. Setelah didapatkan luas dimensinya maka volumenya akan semakin mudah kita hitung yaitu Luas x panjang pondasi = 0,25 x 10 = 2,5 m kubik. Mudahkan?

Demikian cara menghitung volume pekerjaan pondasi dalam penyusunan RAB, semoga bermanfaat.

CARA MENGHITUNG VOLUME PEKERJAAN PERSIAPAN UNTUK RENCANA ANGGARAN BIAYA.

Pada beberapa postingan sebelumnya, saya menampilkan beberapa contoh yang berhubungan dengan rencana anggaran biaya bangunan, salah satunya adalah contoh perhitungan volume pekerjaan. Akan sangat aneh jika kita melihat contoh tersebut, namun untuk menghitungnya saja kita tidak mengetahui secara mendalam. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai cara menghitung volume sebuah pekerjaan. Dalam penghitungan volume ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan urutan dari tahapan pekerjaannya. Tahap pertama biasanya didahului dengan pekerjaan persiapan. Dalam Pekerjaan umumnya terdapat beberapa sub pekerjaan namun kali ini saya hanya akan menjelaskan tiga bagian saja yakni:

1. Pekerjaan Pembersihan Lahan
2. Pekerjaan Persiapan Air dan Listrik
3. Pekerjaan Pemasangan BowPlank

Seperti pada tabel berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	Panjang	Lebar	Tinggi	Luas/Volume/Jumlah	SATUAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1	Pembersihan Lahan	6,5	6,5		42,25	M2
2	Persiapan air dan listrik				1	LS
3	Pemasangan Bowplank	18			18	M

Berikut saya akan Jelaskan setiap sub pekerjaan:

• Pekerjaan Pembersihan Lahan

Untuk mencari Volume pekerjaan Pembersihan lahan yang kita hitung hanyalah luas area pembangunan. Dalam hal ini area bangunan ditambah 2 meter setiap sisi bangunan. Misalnya pada tabel di atas, kita dapatkan luas = 42 persegi. Mengapa demikian? Sesuai rencana bangunan hanya berukuran 2,5 x 2,5 meter, jadi yang di hitung dalam pembersihan lahan yaitu masing-masing sisi ditambahkan dua meter berarti hitungannya = 2+2,5+2 meter = 6,5 meter. Sehinga luas pembersihan menjadi 6,5 x 6,5 = 42 meter persegi.

• Pekerjaan Persiapan Air & Listrik

Pekerjaan Persiapan Air dan Listrik merupakan bagian pekerjaan yang sangat penting. Coba bayangkan jika kita akan melakukan pembangunan di suatu tempat, namun Air dan listriknya tidak tersedia, pasti yang ada pekerjaan tida lancar bahkan bisa-bisa pekerjaan jadi batal. Oke, Langsung saja yah. Untuk menghitung volume persiapan Air dan Listrik biasanya hanya menggunakan perhitungan secara keseluruhan. Namun jika ingin merincinya, maka kita menghitung satu per satu keperluan pesiapan ini dan tentunya Persiapan Air terpisah dengan Persiapan Listrik. Akan tetapi perincian seperti itu kita lakukan jika perhitungan mengacuh kepada suatu proyek yang lebelnya menengah ke atas.

• Pekerjaan Pemasangan Bowplank

Istilah Bowplank mungkin sedikit asing bagi masyarakat umum bahkan bagi para tukang sendiri terkadang istilah ini tidak digunakan. Bowplank merupakan suatu bagian yang di pasang mengintari area bangunan yang akan dikerjakan yang umumnya berjarak 1 meter di luar rencana pondasi dengan tinggi tidak lebih dari 1 meter. Bahan Bowplank sendiri umumnya menggunakan papan dan balok. Jadi jika anda pernah berkunjung ke lokasi pembangunan yang baru awal, kemudian anda melihat balok kayu berdiri bertempelkan papan maka itulah yang kita namakan Bowplank. Jika sudah mengerti apa itu bowplank, sekarang kita lihat cara perhitungan volumenya. Volume bowplank kita hitung dalam satuan panjang saja karena hanya ditentukan oleh keliling yang saya sudah sebutkan tadi yaitu; misalnya bangunan rencana 2,5 X 2,5 maka bowplanknya setiap sisi kita hitung; 1+2,5+1=4,5 sehingga volume Bowplank keseluruhan 4,5+4,5+4,5+4,5=18 atau 4,5 X 4 =18. Mengapa perhitungannya demikian? hal itu karena bentuk bangunan persegi jika bangunan tidak beraturan maka gunakan perhitungan a+b+c+...+ seterusnya sesuai jumlah sisi. Di mana a,b,c,...adalah ukuran bowplank setiap sisi bangunan.

Demikianlah penjelasan saya mengenai Perhitungan Volume Pekerjaan persiapan Untuk Rencana Anggaran Biaya Bangunan. Semoga bermanfaat. Syalom.
Lihat juga:

1. 
   

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERADU DAN PERMASALAHANNYA

I.          PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air terpadu atau yang dikenal dengan istilah Integrated Water Resources Management (IWRM) merupakan suatu proses koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan lahan serta sumber daya lainnya dalam suatu wilayah sungai, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial yang seimbang tanpa meninggalkan keberlanjutan ekosistem.

Kekeringan dan banjir adalah peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus kehidupanekosistem bumi. Hampir setiap tahun peristiwa kekeringan dan banjir datang silih berganti diberbagai tempat tidak hanya di negeri kita saja tetapi juga di berbagai negara lainnya.Kekeringan dan banjir dapat dikatakan sebagai “saudara kembar” yang pemunculannya datangsusul menyusul dan faktor penyebab kekeringan hampir sama dengan penyebab banjir, dankeduanya berperilaku linier dependent. Semakin parah banjir yang terjadi, maka semakindasyat pula kekeringan yang akan menyusul.Besar kecilnya curah hujan di suatu tempat merupakan fenomena alam yang terkaitdengan siklus hidrologi di bumi dan siklus ini menurut para ilmuwan bahwa perubahan siklushidrologi tahunan yang makin membingungkan perencanaan alokasi air serta jadwal musimtanam bukan hanya disebabkan karena faktor-faktor alami saja, tetapi juga sangat terkaitdengan perilaku manusia yang dapat mempengaruhi pemanasan atmosfer, antara lainmisalnya karena peningkatan emisi gas CO2 di udara.Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, yang terpenting bagi kita adalah memahamifenomena tersebut serta menyikapi kenyataan itu agar air selalu dapat mencukupi dinamikaberbagai keperluan di saat curah hujan mulai menipis, dan sebaliknya air tidak menimbulkanpersoalan di saat curah hujan sedang meningkat.

II.       FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN SUMBER DAYA AIR

Beberapa faktor yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air, antara lain adalah:

1.      Kondisi Sumber Daya Air.

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di sekitar gariskatulistiwa mendapatkan sebaran curah hujan yang variatif dari yang paling basah sampaidengan yang kering. Variasi curah hujan tahunan di berbagai wilayah kepulauan di Indonesiatergolong ekstrim ada pulau-pulau yang curah hujannya kurang dari 800 mm/tahun, dan adapula pulau yang curah hujannya sampai dengan 4000 mm/tahun. Curah hujan sebesar initerkonsentrasi selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari bulan November s/d Maret sehinggabanjir sering terjadi pada bulan-bulan tersebut. Sedangkan pada 7 (tujuh) bulan yang lainnyacurah hujan sangat kecil dan jarang sehingga mengakibatkan ketersediaan air terbatas dan dilain pihak kebutuhan air tidak berkurang sehingga bencana kekeringan sering terjadi selamamusim kemarau.Rerata ketersediaan air diatas daratan Indonesia saat ini lebih dari 15.000 m3/kapita/tahun.Angka tersebut memang terasa sangat besar, yaitu hampir 25 kali lipat dari rata-rataketersediaan air per kapita dunia yang besarnya 600 m3/kapita/tahun. Meskipun ketersediaanair di negeri kita dalam skala global sangat berlimpah, tetapi keberlimpahan tersebut tidakterbagi merata di setiap wilayah. Keberadaan air di daratan Indonesia sepanjang tahunsangat dipengaruhi musim, letak geografis dan kondisi geologis.

2.      Pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang sebarannya tidak merata menjadi salah satu faktorpenyebab ketimpangan neraca air di berbagai pulau.Kesemuanya membutuhkan air tidak hanya untuk keperluan minum saja, tetapikebutuhan air yang lebih banyak justru untuk air untuk memproduksi bahan pangan.Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% daratan Indonesia, hanya tersedia sekitar 4,5% daripotensi air tawar nasional. Dilematisnya pulau ini harus menopang sekitar 65% jumlahpenduduk Indonesia. Pulau Jawa tergolong sebagai wilayah yang mengalami tekananpenyediaan air yang perlu diwaspadai. Indeks Penggunaan Air (IPA) yaitu rasio antarakebutuhan air dibanding ketersediaan alami di beberapa wilayah sungai di Jawa sudahdemikian tinggi. Dengan semakin tingginya IPA, maka potensi konflikpenggunaan air antara wilayah hulu dan hilir, antar sektor maupun antar individu akan semakinmeningkat.

3.      Ketersediaan dan kinerja prasarana dan sarana.

Pelayanan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi di perdesaan masihsangat minim, jumlah rumah tangga di perdesaan tanpa akses ke sumber air minum 30,88%pada tahun 2003 dan tanpa akses ke sanitasi sebanyak 36,04%. Sistem air bersih yangterbangun baru dapat melayani 45 juta atau 40 % penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8 %penduduk di perdesaan. Sebagian besar PDAM (sekitar 90 %) menyandang kategori tidaksehat baik secara teknis maupun manajerial menyebabkan tidak mampu memberikanpelayanan air minum dengan baik dan mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman.Masyarakat miskin dikawasan rawan air masih harus berjuang untuk mendapatkan airbersih dengan harga lebih mahal dibanding kelompok yang lebih mampu di perkotaan. Jaringan hidrologi yang seharusnya menjadi sarana penyedia informasi penting tentangketersediaan dan kondisi air baik untuk keperluan perencanaan maupun sebagai sumberinformasi yang penting bagi penyelenggaraan urusan pengeloaan SDA juga belummemperoleh perhatian yang cukup memadai baik dari segi kerapatan jumlah stasiun pemantauhidrologi dan jenis jaringannya, organisasi dan personilnya, maupun kesinambungan sumberpendanaannya.

4.      Kelembagaan pemerintah yang menangani pengelolaan SDA.

Institusi pemerintah baik di Pusat maupun di daerah yang sehari-hari memiliki kaitanwewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan SDA, masih lebih dominanberperan pada tugas-tugas pembangunan dan rehabilitasi prasarana SDA. Sedangkan untukhal-hal yang menyangkut urusan pengaturan dan pelayanan air, serta urusan monitoring danevaluasi kondisi SDA masih belum cukup memadai baik dari segi kapasitas kelembagaannyamaupun kualitas personilnya. Di beberapa provinsi memang sudah terbentuklembaga yang mempunyai tugas pokok sebagai operator SDA yang berbasis wilayah sungai.Lembaga ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi yang merupakankepanjangan tangan dinas provinsi yang membidangi pengelolaan SDA. Meskipun demikianlembaga ini masih sangat membutuhkan penguatan kapasitas baik dari segi teknis maupunmanajerial.

5.      Perilaku masyarakat pengguna sumber daya air.

Baik buruknya kondisi air juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat penggunaairserta masyarakat pengguna lahan pada daerah aliran sungai. Hingga saat ini penggunaan airyang terbesar di Indonesia adalah untuk irigasi yaitu sekitar 80% dari total konsumsi air. Daripengguna air irigasi inilah diharapkan dapat dilakukan upaya penghematan penggunaan air,sehingga dari hasil efisiensi tersebut air dapat didayagunakan untuk kebutuhan yang lainmisalnya untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Upaya penghematan penggunaan airuntuk irigasi hingga saat ini masih mengalami berbagai kendala terutama akibat lekatnyabudaya penggunaan air yang berlebihan dan belum terhimpunnya petani di dalam kelompok-kelompokpengguna air sehingga memudahkan manajemennya. Berbagai upaya efisiensipenggunaan air telah dilakukan melalui pengenalan bercocok tanam hemat air yang konon adayang mampu menekan tingkat konsumsi air untuk irigasi sawah sampai dengan 50%.Meningkatnya pendapatandan perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan berdampak pada peningkatan konsumsi airdan pencemaran air akibat limbah yang terbuang ke sumber-sumber air.

6.      Kondisi dan penggunaan ruang di daerah aliran sungai.

Kondisi dan penggunaan ruang di daerah aliran sungai mempunyai andil besar terhadapkelangsungan aliran air sepanjang waktu serta kualitasnya. Tingkat kekritisan DAS sangatberpengaruh terhadap distribusi aliran permukaan bulanan.

Perambahan lahan pada dataran banjir, kawasan resapan air, dan daerah sempadansungai menyebabkan perubahan morfologi sungai, dan penurunan kapasitas tampung sungai,telaga, dan waduk sehingga meningkatkan frekuensi, sebaran dan resiko atau tingkatkerawanan banjir.

7.      Ketersediaan per-UU-an dan pedoman.

Produk peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman yang merupakan turunandari UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA yang diharapkan menjadi landasan hukum, rambu dansekaligus menjadi panduan operasional dalam pelaksanaan pengelolaan SDA masihmerupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dikejar penyelesaiannya. Banyak program,kegiatan dan langkah-langkah operasional yang terpaksa mengalami stagnasi karenaterkendala oleh keterbatasan produk peraturan, standar atau pedoman. Mekanisme koordinasidalam pengelolaan SDA di tingkat wilayah sungai misalnya, terpaksa masih harus menungguterbitnya Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Wadah Koordinasi(SOTK) Pengelolaan SDA serta Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Pembentukan WadahKoordinasi Pengelolaan SDA di Provinsi, Kabupaten/Kota serta di Wilayah Sungai.

III.    KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kompleksitas permasalahan SDA membutuhkan upaya pemecahan dan antisipasi yang tidakmungkin hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja tetapi harus mendapat respons semua pihakbaik sebagai individu maupun kelompok atau badan hukum termasuk unsur legislatif. Areapermasalahan dan pemecahannya harus dilihat secara menyeluruh dan melibatkan peransebanyak-banyaknya pihak yang terkait.

Kebijakan dan strategi pengelolaan sumber daya alam(natural resources) hanya dapat terlaksana secara efektif dan mencapai hasil yang optimalapabila dalam perencanaannya senantiasa berpatokan pada tiga pertimbangan yaitu: (i) sifat danciri khas kodrati SDA itu sendiri, (ii) disiplin teknologi di bidang SDA, dan (iii) society khususnyayang berkaitan dengan acceptance (bisa diterima atau tidaknya oleh masyarakat).

Keberadaan sumber daya air mengikuti siklus yang tidak pernah berhenti. Siklus tersebutkemudian dinamai siklus hidrologi. Berdasarkan fakta tersebut, maka teknologi pengelolaannyapun tidak terlepas dari sifat kodrati SDA. Karena itu lingkup wilayah pengelolaan SDA harusberdasarkan wilayah hidrografis yang kemudian dikenal dengan sebutan Daerah Aliran Sungai(DAS). Keberadaan sebuah DAS ada yang sepenuhnya berada dalam satu wilayahkabupaten/kota, bisa juga lintas kab/kota ataupun lintas provinsi dan lintas negara.Pandangan tentang wilayah pengelolaan SDA berdasarkan satu DAS ternyata tidak bisabegitu saja diterima oleh lingkungan sosial, karena potensi SDA dalam sebuah DAS belum tentubisa mencukupi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalam DAS yang bersangkutan.

Penggabungan beberapa DAS menjadi satu wilayahpengelolaan harus dapat dijawab melalui teknologi SDA. Berdasarkan pertimbangan tersebut sertapertimbangan rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan itulah UU No.7 Tahun 2004kemudian memperkenalkan istilah Wilayah Sungai sebagai basis wilayah pengelolaan SDA,dengan definisi sbb: “Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu ataulebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil”.Konsepsi pengelolaan terpadu SDA yang berbasis DAS ataupun wilayah sungai dikenal olehmasyarakat internasional dengan istilah Integrated Water Resources Management (IWRM) ataudalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Pengelolaan Terpadu SDA dan terkadangdisebut juga Pengelolaan SDA Terpadu bahkan ada pula yang menyebut Pengelolaan SDAMenyeluruh dan Terpadu.Sebuah organisasi yang bernama Global Water Partnership, 2000 telah merumuskan definisidan interpretasi IWRM, yaitu “suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan,dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultanekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yangvital. Prinsip pengelolaan terpadu ini dikembangkan sebagai respons terhadap pola pengelolaanSDA yang selama ini dilakukan secara terfragmentasi. Rumusan IWRM tersebut kemudiandikerucutkan lagi dalam pertemuan Global Water Partnership-South East Asia, 2004 menjadi sbb:“Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna)based on RIVER BASIN as geographical unit, with objective of balancing man’s needs withnecessity of conserving resources to ensure their sustainability”. IWRM is not dogmaticframeworks, but a flexible, common-sense approach to water management and development”.

Dari kedua interpretasi tentang IWRM tersebut, penulis berpendapat bahwa konsepsi IWRMperlu dimulai dengan PROSES MEMBANGUN PERSEPSI tentang asal muasal air dan kemanaperginya air, PROSES MEMBANGUN KOMITMEN untuk mendayagunakan air disertai kesadarantentang pentingnya konservasi serta MENYIKAPI SECARA KOLEKTIF tentang bagaimana caramengelolanya agar dapat didayagunakan dengan hasil yang optimal dan berkelanjutan”.Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SDA adalahmenanamkan pemahaman terhadap konsepsi IWRM kepada semua pihak yang terkait untukdimengerti. Keterpaduan pengelolaan SDA mencakup dua komponen besar yaitu sistem alami dannon alami.

Keterpaduan pada komponen pengelolaan sistem alami, mencakup:

1) Kawasan hulu dengan kawasan hilir.

2) Kuantitas air dengan kualitas air.

3) Air hujan dengan air permukaan, dan air bawah tanah.

4) Penggunaan lahan (land use) dengan pendayagunaan air (water use).

Sedangkan keterpaduan pada komponen pengelolaan sistem non alami, sekurang-kurangnyamencakup:

1) Keterpaduan antar sektor yang terkait dalam perumusan kebijakan, dan program ditingkat pusat dan daerah.

Keterpaduan dalam aspek ini diperlukan untuk menyelaraskankebijakan pembangunan ekonomi dengan kebijakan pembangunan sosial sertalingkungan hidup.

2) Keterpaduan antar semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam perencanaan danpengambilan keputusan.

Keterpaduan dalam aspek ini merupakan elemen penting dalammenjaga keseimbangan dan keberlanjutan pendayagunaan air. Saat ini masing-masingpihak yang terkait masih menempatkan prioritas kepentingan yang berbeda-beda, bahkanseringkali bertentangan satu sama lain. Dalam kaitan ini perlu dikembangkan instrumenoperasional untuk menggalang sinergi dan penyelesaian konflik.

3) Keterpaduan antar wilayah administrasi baik secara horisontal maupun vertikal.

Dalamaspek ini tidak saja perlu ada kejelasan tentang pembagian wewenang dan tanggungjawab pengelolaan, tetapi perlu juga dikembangkan pola kerjasama antar daerah atasdasar saling menggantungkan dan saling menguntungkan.Pengelolaan terpadu merupakan proses menerus yang tak boleh terhenti. Setiap prosesharus memiliki target capaian berdasarkan tahapan yang jelas. Setiap tahapan proses yangdirancang harus dapat dinilai akuntabilitasnya.

Keberhasilannya perlu terukur melalui tiga kriteriautama, yaitu:

1) Efisiensi ekonomi.

Didepan mata, permintaan jasa pelayanan air kian meningkat,sementara itu di berbagai tempat terjadi kelangkaan atau keterbatasan air yang bersihdan sumber daya finansial. Dalam situasi seperti itu, efisiensi ekonomi dalampendayagunaan SDA harus menjadi perhatian.

2) Keadilan.

Air adalah salah satu kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan oleh setiaporang, karena itu akses untuk memperoleh air yang bersih perlu diupayakan bagi setiaporang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup yang sehat dan produktif.

3) Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pendayagunaan SDA tidak hanya mengejarkepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi harus memperhatikan kepentingan generasiyang akan datang, karena itu setiap upaya pendayagunaannya harus diimbangi denganupaya konservasi yang memadai.

IV.    KEGIATAN YANG TELAH DAN AKAN DILAKSANAKAN

a)      Mempertegas batas tanggung jawab pengelolaan SDA antara Pusat dan Daerah.

UU No.7 Tahun 2004 telah mengamanatkan bahwa wewenang dan tanggung jawabpemerintah dalam pengelolaan SDA didasarkan pada letak wilayah sungai (WS).

b)      Membangun sistem koordinasi pengelolaan SDA.

Pengelolaan SDA mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yangmemerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat SDA.

c)      Menyiapkan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan.

Pengelolaan SDA membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupunmasyarakat. Agar masing-masing pihak dapat berperan secara kolaboratif sesuai dengantugas dan fungsinya sehingga dapat terbangun sinergi untuk mencapai hasil yang optimal,diperlukan SATU dokumen yang diharapkan menjadi pemandu atau pengarah dalampenyusunan program dan kegiatan antar sektor dan antar wilayah administrasi.

d)     Membangun jejaring sistem informasi SDA

Informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan

SDA.

e)      Memperkuat kelembagaan pengelolaan SDA

Kelembagaan pengelolaan SDA baik di Pusat dan di daerah termasuk di tingkat WSperlu ditata dan diperkuat menuju terciptanya pemisahan fungsi pengaturan, pelaksanaan,pengoperasian dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan koordinasi dengan tetap menjagasinergi antarfungsi dengan tetap mengedepankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

f)       Membangun sistem pembiayaan untuk kelangsungan pengelolaan SDA

Kelangsungan pengelolaan SDA membutuhkan dukungan pendanaan yang konsistendan menerus. UU No.7 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa sumber pembiayaanpengelolaan SDA dapat berasal dari: (i) anggaran pemerintah; (ii) anggaran swasta; dan

(iii) hasil penerimaan Biaya Jasa Pengelolaan SDA.

g)      Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA

Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA perlu dilakukan olehsetiap sektor atau daerah. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan ini harusmengacu kepada Rencana (Induk) Pengelolaan SDA. Apabila Rencana Pengelolaan SDAtersebut belum tersedia, maka program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA padasuatu wilayah sungai untuk sementara waktu dapat disusun oleh masing-masing instansidengan cara melibatkan instansi yang terkait dan berpegang pada arahan umum sebagaiberikut:

Program Konservasi SDA,

Diarahkan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, danfungsi SDA untuk menjamin ketersediaan air, memulihkan dan mempertahankan kualitas air serta menerapkan prinsip pencemar membayar sebagai instrumen untuk mendorongpengendalian pencemaran air dan meningkatkan pengelolaan kualitas air.

Program Pendayagunaan SDA,

Diarahkan untuk menyediakan air yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas sesuai denganruang dan waktu secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari sebagai prioritas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penggunaan air irigasi denganlebih mengutamakan kegiatan operasi dan pemeliharaan, optimalisasi, rehabilitasi, danpeningkatan kinerja sistem irigasi yang ada daripada pembangunan baru.

Program Pengendalian Daya Rusak Air,

Diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan pemilik kepentingan menghadapi akibat dayarusak air, melindungi kawasan budidaya dari bencana banjir dengan prioritas daerahpermukiman, daerah produksi, dan prasarana umum, menghambat peningkatan besaran debit banjir dengan menerapkan prinsip “zero deltaq policy” ( “zero delta q policy” adalah suatu kebijakan untukmempertahankan besaran debit banjir supaya tidak bertambah dari waktu ke waktu), memulihkan fungsi lingkungan hidup serta prasarana dan sarana umum yang terkena bencana akibat daya rusak air, perencanaaan tata ruang perlu memperhatikan kemungkinan terjadinya banjir.

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta, danPemerintah, 

Diarahkan untuk meningkatkan prakarsa dan peran masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan SDA, meningkatkan peran dan tanggung jawab swasta untuk berpartisipasi dalampengelolaan SDA, meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber dayamanusia sesuai standar kompetensi, dan peningkatan sistem koordinasi antarlembaga pemerintah, mengoptimalkan peran wadah koordinasi dan konsultasi para pemilik kepentingandalam rangka pengelolaan SDA yang berdasarkan asas transparansi, keadilan,pelestarian, keterpaduan, dan akuntabilitas.

Program Keterbukaan dan Ketersediaan Data/Informasi SDA,

Aagar diarahkan untuk menyediakan data dan informasi SDA yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh pengguna, mewujudkan kemudahan mengakses dan mendapatkan data dan informasi SDA bagimasyarakat untuk mendukung transparansi pengelolaan SDA.

V.       KESIMPULAN

1.      Air sebagai sumber kehidupan, ketersediaannya dibatasi ruang dan waktu dankualitasnya pun sangat rentan.

2.      Pengelolaan SDA harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, sedangkanpelaksanaannya perlu didukung oleh sistem kelembagaan yang kuat dan bertanggungjawab.

3. Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA merupakan hal yang esensial untukmengakomodasi aspirasi dan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan SDA.

4.     Semua pihak yang terkait perlu mengambil peran secara konsisten dalam keseluruhanproses pengelolaan SDA.

5.      Pengelolaan SDA yang optimal, efektif, dan berkelanjutan memerlukan dukunganprogram sosialisasi dan kampanye yg konsisten dan menerus.

6.      Pengelolaan SDA membutuhkan dukungan dana yang berkelanjutan, karenanyapenerima manfaat jasa pengelolaan selayaknya ikut berkontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

1)      Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Utama PengembanganKebijakan Infrastruktur Perdesaan, University Network for Rural InfrastructrureDevelopment, Australian Government AusAID, 2006.

2)      Imam Anshori, Kebijakan Pengelolaan SDA di Indonesia, ISBN-979-98014-4-3,Panitia Nasional Program Hidrologi IHP-UNESCO, LIPI 2004.

3)      Justika S.Baharsyah, Strategi Nasional Jangka Panjang Pengelolaan SDAMenghadapi Prospek Berlanjutnya Perubahan Iklim Global, , IPB 2002.

4)      Sutardi, Moch Ali, Sutopo P, Jossi Suzanna, Pengelolaan SDA Terpadu Ditinjau DariAspek Keberlanjutan Fungsi LH, Lokakarya Nasional, Jakarta 4 Juli 2006.

5)      Pemerintah RI, UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

WEB HOSTING - PASANG IKLAN